Hapus Dirjen Paud, Pemerintah Hanya Pentingkan Pendidikan Formal

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuding pemerintah hanya fokus dengan pendidikan formal.

 JPPI mengkritik Peraturan Presiden Nomor 82/2019 wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Aturan yang akan merombak struktur organisasi di lingkungan Kemendikbud ini dinilai peristiwa bagi pendidikan kelompok marginal. 

Aturan yang di antaranya memuat rencana abolisi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) merupakan tanda bahwa pemerintah hanya mementingkan pendidikan formal. "Pemerintah sepertinya hanya mementingkan pendidikan formal di dingklik sekolah. Sementara pendidikan untuk kelompok rentan (excluded groups) kian dipinggirkan," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji di Cikini, Jakarta, Senin (30/12), dikutip dari republika.co.id.

Berdasarkan penelitian JPPI, ketika ini kelompok rertan dan marginal lebih banyak mengakses pendidikan melalui sketsa non-formal. Padahal, pendidikan non-formal merupakan salah satu bentuk terciptanya lifelong learning.

"Harusnya pemerintah menawarkan perhatian lebih pada jenis pendidikan ini, bukan malah menganaktirikan," ujar Ubaid.

Dengan dihapusnya Dirjen PAUD dan Dikmas di struktur Kemendikbud, menjadi bahaya keberlangsungan pendidikan rakyat kecil. Serta, justru menjauhkan Indonesia dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) 4 Baseline Report for Indonesia Program atau Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Dirjen PAUD dan Dikmas di Kemendikbud sebaiknya kiprahnya dipulihkan kembali bahkan diperkuat, lantaran selama ini mereka tidak berdaya lantaran keterbatasan anggaran," ujar Ubaid.

"Harus diperkuat, bukan malah dilemahkan. Ini penting sebagai bab dari pendidikan rakyat kecil dan mendukung jadwal literasi berbasis masyarakat dan lifelong learning," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat RI Hetifah Sjaifudian mendorong adanya sinergitas antara dua jalur pendidikan, ialah pendidikan formal dan nonformal. Menurutnya, tiap masyarakat mempunyai kebutuhannya masing-masing, yang tidak sanggup dipenuhi hanya dengan pendidikan formal. 

“Misalnya Ibu-Ibu di desa yang waktu kecil tidak menerima pendidikan formal yang memadai lantaran satu dan lain hal. Sekarang pemerintah bisa membantu mereka melalui pendidikan non formal. Contohnya keterampilan di sektor ekonomi kreatif menyerupai kuliner, fashion, dan kriya,” ujar Hetifah.

Hal ini, menurutnya, lebih efektif untuk masyarakat, dibandingkan memaksakan mereka ikut pendidikan formal. Karena targetnya lebih tersasar dan lebih bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang.

"Selama ini pemerintah belum concern ke sini, dan biasanya hanya dijalankan oleh swasta atau inisiatif masyarakat. Dengan adanya derma dari pemerintah, kita harapkan pendidikan non formal akan tumbuh pesat,” ujar Hetifah.